Kapolsek di NTT Dilaporkan ke Polisi Soal Dugaan Penipuan Uang Rp 100 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Kapolsek Buyasuri, Iptu Udin Abdullah, dilaporkan ke Polres Lembata, Nusa Tenggara Timur, atas dugaan penipuan pembelian mobil dump truck. Laporan tersebut diajukan oleh Masrudin Usman, warga Desa Balauring, yang mengaku mengalami kerugian hingga Rp 100 juta.

Kuasa hukum korban, Hamid Nasarudin Anas, menyampaikan laporan pengaduan masyarakat (Dumas) telah dilayangkan sejak 20 November 2025. Ia menegaskan laporan ini sebagai upaya hukum untuk menuntut keadilan bagi kliennya.

Menurut Anas, kasus ini bermula pada 2017 ketika terlapor menawarkan satu unit mobil dump truck kepada korban. Dalam transaksi tersebut, korban telah menyerahkan uang sebesar Rp 120 juta. Namun hingga kini, mobil yang dijanjikan tidak pernah diserahkan kepada korban. Terlapor disebut hanya memberikan janji berulang tanpa realisasi.

"Mobil itu dijanjikan datang dua minggu, satu bulan, dan seterusnya, tetapi sampai hari ini tidak pernah ada,” ujar Anas.

Ia menilai tindakan tersebut sebagai dugaan penipuan. Ia mengatakan pada 2019 terlapor sempat mengembalikan Rp 20 juta kepada korban, sementara sisa Rp 100 juta belum juga dikembalikan hingga saat ini.

Upaya hukum perdata telah ditempuh melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lembata pada 2022. Dalam putusan awal, pengadilan mengabulkan sebagian gugatan dengan memerintahkan pengembalian Rp 100 juta.

Namun putusan tersebut kemudian dibatalkan setelah pihak tergugat mengajukan keberatan. Anas menilai hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan korban dan

“Kami melihat ini menimbulkan keraguan publik terhadap kepastian hukum karena putusan yang sudah ada justru dibatalkan,” katanya .

Selain laporan pidana, pihaknya juga mengadukan terlapor ke Propam soal kode etik Polri. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan berjalan di semua jalur hukum.

Anas menyebut pihaknya telah mengantongi surat dari Propam Polda yang merekomendasikan penonaktifan sementara terhadap terlapor. Namun hingga kini, Iptu Udin Abdullah masih aktif menjabat sebagai Kapolsek Buyasuri.

“Kami berharap proses hukum, baik pidana maupun kode etik, berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Anas.

Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa memandang jabatan.

Saat ini, proses penanganan perkara masih berada pada tahap penyelidikan di Polres Lembata. Pihak kuasa hukum memastikan akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Upaya mediasi yang sempat dilakukan juga tidak membuahkan hasil. Terlapor dinilai belum menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan sisa uang korban.

"Kami sudah menempuh jalur perdata, tetapi tidak memberi kepastian, sehingga pidana ini menjadi langkah terakhir untuk mencari keadilan,” tegaa Anas.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak kliennya.

Perkara ini berawal dari rencana pembelian mobil oleh Nasrudin Usman, warga Desa Balauring, yang kemudian melibatkan sejumlah pihak dalam proses komunikasi, termasuk Iptu Udin Abdullah yang diminta membantu menghubungkan dengan pihak penyedia kendaraan.

Dalam keterangannya, Iptu Udin menjelaskan dirinya hanya berperan sebagai perantara dalam proses komunikasi antara pihak pembeli dan pihak penyedia kendaraan.

Ia menyebut, dalam rangkaian transaksi tersebut terdapat kesepakatan yang diikuti dengan aliran dana melalui rekening yang digunakan dalam proses tersebut, dengan sepengetahuan pihak terkait.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya muncul perbedaan pandangan terkait realisasi kendaraan yang dijanjikan serta status dana yang telah disalurkan. Kondisi ini kemudian memicu ketidaksepahaman di antara para pihak yang terlibat.

Ia menegaskan, dirinya tidak memiliki niat untuk melakukan penipuan dalam perkara tersebut. Ia menyatakan posisinya semata-mata hanya sebagai penghubung komunikasi antara pihak pembeli dan pihak penyedia kendaraan.

"Saya hanya diminta membantu menghubungkan pihak-pihak terkait. Semua proses transaksi juga diketahui oleh pihak pembeli,” ujarnya.

Udin menyebut langkah pelaporan terhadap Muhammad Husen dan Muhamad Abidin ke Polres Lembata dilakukan untuk memastikan duduk perkara secara jelas serta memperoleh kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, langkah tersebut juga bertujuan agar seluruh rangkaian peristiwa dalam transaksi ini dapat ditempatkan secara objektif berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.